Helmi Hasan Sampaikan Permohonan Maaf

25

Kota Bengkulu,ganendralamont.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan meminta maaf kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas ketidakhadirannya pada rapat pembahasan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Helmi menjelaskan, hal tersebut bukanlah disengaja melainkan Helmi bersama unsur Forkopimda sedang memulai dan memantau pelaksanaan vaksinasi kepada anak-anak di beberapa Sekolah Dasar (SD).

“Ya, saya sudah melihat pernyataan pak gubernur, mohon maaf pak gubernur, kami bukan sengaja tidak datang tetapi utusan kota sudah hadir di sana. Saya, Wakil Walikota, pak Kapolres, pak Dandim, ibu Kejari, kami berkeliling dari SD ke SD memberikan semangat, memberikan penjelasan kepada orang tua wali murid yang masih ragu-ragu, masih gamang untuk anaknya di vaksin,” jelas Helmi, Selasa (18/1/2022) sore.

Helmi membeberkan ada kurang lebih 20 SD yang sudah memulai vaksin dan beberapa di antaranya langsung di monitoring olehnya.

“Alhamdulillah, 20 SD kurang lebih hari ini pak gubernur kami laporkan, itu sudah melakukan vaksinisasi. Karena target kita 100 persen vaksin untuk anak-anak. Kalau alasannya ada yang di rumah tidak ada beras kami sediakan beras. Kalau ada alasannya tidak mau divaksin karena pekerjaannya terganggu, tidak punya uang kota kasih uang. Karena memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bertarget bercita-cita 100 persen warganya divaksin agar warganya bahagia,” tuturnya.

Terakhir, Helmi kembali menegaskan ucapan maafnya kepada Rohidin.

“Sekali lagi pak gubernur dengan segala hormat, kita minta maaf tidak bisa hadir untuk rapat itu, bukan disengaja tetapi hari itu jadwalnya kita memulai vaksin untuk anak-anak di 20 SD lebih kurang di Kota Bengkulu. Alhamdulillah pak gubernur, acaranya berjalan dengan baik, anak-anak kurang lebih 8000 hari ini divaksin dan semuanya happy, semuanya senang, semuanya bergembira, bahkan ada yang mendapatkan hadiah ketika divaksin,” tutupnya.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat mencabut dan membatalkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal itu diketahui saat Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Sekda Hamka Sabri, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (13/1/2022) lalu.

Rapat ini diikuti perwakilan dari Pemerintah Kota Bengkulu, yang membahas tentang pembatalan Perwal nomor 43 tahun 2019 tentang klasifikasi nilai dasar tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penyerahan SK Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB diserahkan Sekda Provinsi Bengkulu Hamka kepada Plt Asisten I Pemda Kota Bengkulu Eko Agusrianto.(FR).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here