Diduga Penggunaan Anggaran Kemenag Se-Provinsi Bengkulu Jadi Syarat Korupsi

6

Bengkulu,ganendralamont.com-Terkait pengelolaan anggaran di Kementrian agama se-Provinsi Bengkulu menjadi sorotan dari Lembaga control, salah satunya hasil pantauan dari Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Kemasyarakatan Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Provinsi Bengkulu bahwa banyak dugaan anggaran fiktip. Seperti anggaran perjalanan dinas, anggaran pengelolaan madrasah Aliyah, dan anggaran lainnya yang diduga menjadi syarat Korupsi.

Adanya dugaan persoalan tersebut, Zamhori Haryanto selaku Ketua DPD Ormas Bidik Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran di Kemenag Se-Provinsi Bengkulu banyak yang tidak transparan bahkan kuat dugaan banyak anggaran yang dikelola dalam kegiatan secara fiktip.

“Seperti anggaran pengelolaan madrasah Aliyah tahun 2019 dan anggaran tahun 2020, anggaran perjalan Dinas, serta anggaran lainnya.”Kata Zamhori.

Zamhori menyampaikan jikalau dalam beberapa minggu terakhir pihaknya dari Ormas Bidik pernah menyampaikan surat klarifikasi ke Kakanwil Provinsi Bengkulu guna mengetahui secara transparansi terkait pengelolaan anggaran yang ada di seluruh Kemenag Se-Provinsi Bengkulu.

“Ya, memang betul, beberapa waktu lalu kita pernah menyampaikan surat klarifikasi ke Kakanwil Provinsi Bengkulu guna mengontrol persoalan angaran yang dikelola oleh Kemenag Se-Provinsi Bengkulu.”Ujarnya.

Namun ia menyayangkan atas jawaban yang diberikan oleh Kasubag TU tidak mengarah dengan pertanyaan di dalam surat yang disampaikan.

“Memang betul, Kakanwil meminta Kasubag TU memberikan jawaban terkait pertanyaan yang ada dalam surat klarifikasi dari kami Ormas Bidik. Tapi jawaban yang diharapkan tidak mengarah dan tidak sesuai atas apa yang kita pertanyakan,apalagi beliau selaku Kasubag TU itukan sudah dipercaya oleh Kakanwil,”tutur Zamhori.

Kemudian Zamhori menjelaskan, ditengah pandemic tentunya dalam belajar daring menjadi hal yang harus difikirkan oleh pihak Kemenag, terkhusus bagi pelajar sekolah madrasah, Min,MTS, Dan MAN. Pasalnya, terkait pengadaan kuota internet untuk belajar siswa tersebut diduga tidak direalisasikan.

“Hal itu juga menjadi temuan kita dilapangan, bahwa terkait pengadaan kuota internet bagi siswa pelajar yang ada disekolah dibawah naungan Kemenag Se-Provinsi Bengkulu diduga kuota internetnya tidak direalisasikan, dan menjadi lumbung korupsi bagi oknum Kemenag setiap daerah.”Tegas Zamhori.

Berkaitan dengan hal itu, Ormas Bidik Bengkulu berharap agar Kakanwil Provinsi Bengkulu mencroscek semua anggaran yang dikelola oleh Kememnag se-Provinsi Bengkulu selaku jajarannya.

“Kita Berharap Kakanwil Provinsi Bengkulu dapat menindaklanjuti apa yang sudah kita sampaikan, mengingat Kemenag itu merupakan jajaran dibawah kepemimpinannya. Karena jikalau tidak terawasi dengan baik, kita duga anggaran yang dikelola menjadi syarat Korupsi bagi mereka (Kemenag).”Harap Zamhori.

Terakhir Zamhori menerangkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Ormas Barisan Indonesia Pemantau Dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi Provinsi Bengkulu penampung aspirasi dan komunikasi antar rakyat yang merupakan lembaga control social dan wadah di dalam menyuarakan suara public yang sudah barang tentu tidak terlepaskan menjadi barang moral serta menyuara kan fakta kebenaran dengan tidak bersalah.

“Semoga hal ini merupakan bentuk komitmen kita untuk mewujudkan CLEAN GOVERMENCE atau pemerintahan yang bersih sesuai dengan harapan kita demi terwujudnya masyarakat  yang adil, dan Makmur.”Tutup Zamhori.(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here