Bengkulu Bengkulu Utara Daerah Headline

Diduga Banyak Penyelewengan Anggaran, 130 BUMDes Di BU Akan Dilaporkan Ke APH

Bengkulu,Ganendralamont.com-Sebanyak 130 BUMDes di Kabupaten Bengkulu Utara tampaknya akan dilaporkan ke pihak hukum secara serentak.

Pasalnya, berdasarkan hasil kroscek dan temuan dilapangan oleh pihak Dewan Pimpinan Daerah Ormas Barisan Indonesia Pemantau Dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) Provinsi Bengkulu, sangat banyak dugaan penyelewengan anggaran BUMDes oleh pengelolanya. Bahkan banyak yang sudah tidak aktif lagi.

“Ya, nampaknya memang BUMDes Se-Kabupaten Bengkulu Utara akan segera kita laporkan kepada aparat penegak hukum secara serentak. Karena berdasarkan hasil kroscek kita dilapangan dan terhimpun oleh kita laporan dari berbagai kalangan masyarakat, banyak sekali dugaan penyelewengan anggaran BUMDes bahkan banyak yang tidak aktif lagi.” Kata Zamhori Haryanto selaku Ketua DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu, Rabu (24/03/2021).

Sejauh ini, kata Zamhori, pihaknya sudah mendapatkan banyak bukti daftar BUMDes yang tidak bisa membuktikan penggunaan anggarannya.

“Ada yang sampai bertahun-tahun kita duga bahwa pengelolaannya tidak menampakan hasil, sehingga diduga merugikan anggaran yang sudah disalurkan ke BUMDes terkait. Bahkan ada juga sampai hari ini yang hanya terpampang papan merk BUMDesnya saja, sementara pengelolaannya tidak ada.”Pungkas Zam.

Sekian banyak BUMDes tersebut merupakan karya-karya desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.”Saya sampai heran juga, koq anggaran puluhan juta hingga ratusan juta yang dikucurkan ke BUMDes tersebut tidak pernah terlihat atau terpublis bagaimana kemajuannya, perputarannya seperti apa. Ya dengan banyaknya BUMDes yang terbentuk di Bengkulu Utara, kita duga banyak yang hanya ada nama tapi tidak ada wujudnya.”Ujar Zam.

Selain itu, pihaknya juga menduga bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bengkulu Utara banyak dikelola oleh kepala desa sendiri.

“Ada juga yang kita temui dan laporan dari masyarakat, bahwa BUMDesnya dikelola oleh kepala desa sendiri. Inikan menjadi pertanyaan besar dari kita, apa ada niat yang tidak baik, sehingga dikelola oleh Kades langsung. Ya maka itu kita duga ini besar sekali unsur tindak pidana korupsinya.” Tutur Zam.

Terakhir zam menegaskan, dengan banyaknya dugaan temuan itu, sesegeranya perihal tersebut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.”Karena yang berhak memeriksa persoalan ini lebih dalamkan ya aparat penegak hukum, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kami dari DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu selaku lembaga control juga akan secara profesional menyampaikan laporannya nanti berdasarkan tupoksi kami.”Tegas Zam.

“Dan jika memang nantinya banyak dugaan-dugaan yang terjadi, apalagi soal tindak pidana korupsi, maka kita harspkan dapat memeberi efek jera bagi mereka yang berniat memeperkaya diri sendiri atau orang lain (korupsi).” Tutupnya.(Ar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *