Terduga Korupsi, Kades Kali Ditahan Kejari BU

1093

Bengkulu Utara,ganendralamont.com-Pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah melakukan penahanan Tersangka Sadi Karmanto (46) selaku Kepala Desa Kali Kecamatan Arma Jaya, yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Pidsus Nopridiansyah, SH menjelaskan bahwa Proses penahanan tersangka tersebut terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kali Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2020 yang dilakukan tersangka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi perangkat desa dari HM, FU, OY, ZF, HK ditemukan fakta setelah dilakukan proses pencairan Anggaran Desa Kali Tahun Anggaran 2020 oleh Sekretaris desa selaku Plt Bendahara Desa.”Kata Nopri.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa sekretaris desa menyerahkan seluruh uang tersebut kepada kepada Kepala Desa, dikarenakan pada saat meminta uang tersebut Kepala Desa dengan nada emosi mengatakan kepada sekretaris desa bahwa dia adalah pengguna anggaran yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi menerangkan ditemukan fakta dalam hal realisasi anggaran Kepala Desa tidak pernah melibatkan perangkat desa. Kepala desa memegang uang dan melakukan pembelanjaan sendiri, sehingga saat ini laporan pertanggung jawaban Anggaran dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditandatangani oleh seluruh perangkat desa sebagai TPK maupun bendahara keuangan.”Jelasnya.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Desa kali dalam kurun waktu tahun 2020 tidak pernah melihat adanya realisasi pembangunan fisik didesa,”yang ada hanya hanya melaksanakan pembagian BLT sebenar Rp 270.000.000,-¬†(dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Pembayaran gaji pemberdayaan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Oleh karena itu, dalam laporan Realisasi Anggaran terdapat kelebihan bayar penggunaan anggaran sebesar Rp. 338.476.000.”Terang Nopri.

Kasi Pidsus juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setiap pencairan uang dipegang langsung Kepala Desa dan Kepala Desa sendiri yang belanja tanpa pernah berkoordinasi dengan bendahara keuangan dalam hal bukti kwitansi pembayaran.

“Sehingga bendahara tidak bisa membuat Laporan Realisasi Anggaran, dan membuat SPJ pertanggungjawaban. Selanjutnya Kepala Desa meminta CD selaku Kaur Keuangan Desa Gardu untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ dana Desa tahun anggaran 2020 dengan mengupah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),”paparnya.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa rekening Koran Desa Kali periode 14 April 2021 yang menjelaskan dana yang ada direkening tersebut sekarang hanya berjumlah Rp. 1. 788.460,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah). Sedangkan realisasi kegiatan tidak ada sama sekali.

“Dalam LRA Penggunaan dana desa Tahun anggaran 2020 tersebut terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp. 338.476.00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dalam LRA tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa.”Tandasnya.

Kepala Desa kali juga pada awal tahun 2021 ada melakukan pencairan dana 8 (delapan) persen penanggulanggan covid tahun anggaran 2021 dari rekening desa dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini belum membelanjakan Dan uang tersebut ada pada kepala Desa Kali.”Tutup Kasi Pidsus.(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here